Bakal calon Kepala Desa (Bacakades) Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Hasan Bisri, menyatakan kesiapannya mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 setelah mendapat dorongan dari masyarakat.

Hasan mengaku awalnya tidak berencana mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun, dukungan warga yang disampaikan melalui perwakilan masyarakat membuatnya bersedia menerima amanat tersebut.

"Insya Allah dalam proses Pilkades ini saya sebenarnya mencalonkan tidak, tapi dicalonkan oleh perwakilan masyarakat dan saya menyanggupi itu kira-kira bulan Ramadan pertengahan," kata Hasan Bisri saat ditemui di rumahnya, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, masyarakat Desa Kedungbanjar secara guyub rukun mendorong dirinya untuk maju sebagai calon kepala desa. Oleh karena itu, ia memilih menerima kepercayaan tersebut.

"Karena masyarakat menginginkan ya bismillah saya akan terima amanat masyarakat. Karena masyarakat yang menginginkan bukan dari ambisi pribadi," ujarnya.

Hasan pun menegaskan siap mengemban amanat warga yang telah bergotong royong mendorong dirinya menjadi calon Kepala Desa Kedungbanjar.

Dalam pencalonannya, Hasan mengusung visi “Moncer” untuk Desa Kedungbanjar. Istilah tersebut, menurut dia, memiliki makna agar desa ke depan semakin maju, dikenal luas, serta masyarakatnya hidup dalam kondisi makmur dan sejahtera.

“Visi misinya itu Moncer, dalam artian Kedungbanjar itu harus moncer, bisa terkenal, bisa makmur atau sejahtera. Moncer itu makmur, harmonis, sehat dan religius,” jelasnya.

Sementara itu, apabila dipercaya masyarakat memimpin Desa Kedungbanjar, Hasan mengaku akan memberikan perhatian terhadap sektor pertanian. Pasalnya, sebagian besar wilayah desa memiliki lahan pertanian yang cukup luas, yakni mencapai lebih dari 400 hektare.

Menurut Hasan, persoalan pengairan menjadi salah satu masalah yang perlu dipikirkan, terutama bagi kawasan pertanian di wilayah timur desa. Sebab, saat musim kemarau tiba, para petani sering mengalami kesulitan mendapatkan air.

Akibatnya, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar guna mengoperasikan pompa air.

"Yang utama adalah memikirkan pengairan pertanian wilayah timur. Karena wilayah timur kalau kemarau itu pasti terkendala dengan pengairan. Petani itu pasti tambah biaya karena harus mengeluarkan biaya untuk beli bahan bakar untuk pompa air," tuturnya.

Oleh karena itu, salah satu rencana yang disiapkan adalah pembangunan embung sebagai upaya mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian. Akan tetapi, apabila pembangunan embung belum memungkinkan, ia mempertimbangkan penambahan pompa untuk memenuhi kebutuhan pengairan.

Selain persoalan air, Hasan juga menyoroti pembangunan jalan pertanian yang dinilai belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa ruas jalan pertanian di wilayah timur, menurut dia, masih membutuhkan perhatian karena pembangunan sebelumnya terkendala anggaran.

Di antaranya, jalan pertanian di sebelah timur lapangan menuju arah selatan dan utara. Selain itu, akses pertanian di wilayah Pengasinan, baik ke arah selatan maupun utara, juga disebut masih belum terselesaikan.

"Jalan pertanian yang belum terselesaikan karena terkendala dana yang di wilayah timur itu ada sebelah timur lapangan ke selatan belum terselesaikan, yang ke utara juga belum terselesaikan," bebernya.

Hasan mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan program pembangunan desa. Kondisi itu terjadi setelah anggaran dari pemerintah pusat berkurang menyusul adanya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Sementara itu, pendapatan asli desa (PAD) Kedungbanjar, yang sebagian besar bersumber dari hasil lelang bondo desa, dinilai belum cukup untuk membiayai berbagai proyek pembangunan berskala besar.

“PAD kita itu hanya hasil lelang Bondo Desa. Itu paling untuk administrasi dan untuk yang lain itu untuk proyek-proyek itu hanya berapa persen lah karena cuman nilai sekitar Rp300.000," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menilai pembangunan desa ke depan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, yakni menjalin komunikasi dengan anggota legislatif untuk memperoleh dukungan melalui pokok-pokok pikiran atau pokir.

Selain itu, Pemerintah Desa juga dapat mengupayakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program bantuan provinsi atau Banprov.

“Solusinya kita harus bagaimana caranya meminta ke anggota dewan lewat pokir-pokir mereka. Banprov juga bisa,” tuturnya.

Adapun terkait pelaksanaan Pilkades Kedungbanjar, Hasan berharap seluruh tahapan dapat berjalan aman dan kondusif. Meski setiap calon tentu memiliki keinginan untuk memperoleh dukungan masyarakat, ia menekankan bahwa Pilkades pada dasarnya merupakan pesta demokrasi yang tidak boleh merusak kerukunan warga.

Ia berharap perbedaan pilihan hanya terjadi selama proses demokrasi berlangsung. Setelah Pilkades selesai pada 9 November 2026, seluruh masyarakat, menurutnya, harus kembali menjaga persaudaraan dan kekompakan.

“Harapannya yang pertama harus menang, kedua (pelaksanaan Pilkades) harus aman dan kondusif. Karena ini hanyalah proses pesta demokrasi sementara, yang tetap harus dijaga adalah kerukunan dan kekompakan,” pungkasnya. (Eddy)