Lumpur harus disingkirkan, korban harus ditemukan, warga harus dievakuasi, akses harus dibuka dan pelayanan publik harus tetap berjalan.

Bencana terjadi setelah hujan berintensitas tinggi memicu longsoran di kawasan hulu Batang Laso. Material longsoran kemudian terbawa arus dan menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Kecamatan Gunung Talang serta sejumlah permukiman masyarakat. Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak menjadi wilayah yang terdampak langsung.

Pemerintah Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra bersama BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, PMI dan unsur lainnya langsung mengerahkan kekuatan.

Fokus penanganan diarahkan pada pencarian korban, evakuasi, pelayanan kesehatan, pengungsian, distribusi kebutuhan dasar serta pembersihan kawasan terdampak.

Status tanggap darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026 tertanggal 22 September 2026. Masa tanggap darurat yang semula berakhir 5 Oktober kemudian diperpanjang hingga 12 Oktober 2026 untuk memastikan proses penanganan, pemulihan akses dan kesiapsiagaan tetap berjalan.

Bencana tersebut meninggalkan duka mendalam. Dua warga meninggal dunia, yakni Daffi Arahman, 21 tahun, dan Agusra, 59 tahun. Daffi ditemukan pada Selasa, 22 September 2026 sekitar pukul 14.16 WIB, sedangkan Agusra ditemukan pada Jumat, 25 September 2026 sekitar pukul 11.30 WIB.

Selain korban meninggal dunia, sejumlah warga mengalami luka.

Muhammad Nur Zen, 56 tahun, ASN PPPK Bagian Umum Setda Kabupaten Solok, mengalami fraktur alat gerak bawah disertai perdarahan dan kemudian dirujuk ke Semen Padang Hospital.

Sementara Affan Alqadri, 26 tahun, mengalami cedera kepala, fraktur occipital serta perdarahan subarachnoid dan menjalani perawatan ICU sebelum dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Dampak bencana juga memaksa sekitar 513 warga mengungsi.

Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian maupun melakukan pengungsian secara mandiri. Angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi menggambarkan ratusan warga yang harus meninggalkan rumah dan menggantungkan kebutuhan hidup pada dukungan pemerintah serta masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan dasar menjadi perhatian utama. Makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara dan perlindungan kelompok rentan harus terus dipastikan tersedia.

Penanganan bencana tidak berhenti setelah korban ditemukan.

Ironisnya, pusat pemerintahan Kabupaten Solok sendiri ikut menjadi korban. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan berat, termasuk Gedung Kantor Permanen Sekretariat DPRD, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Dinas PUPR, Kantor DPMN dan Gedung Pos Jaga Satpol PP. Sejumlah kantor lainnya juga mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

Kerusakan meluas hingga rumah dan lahan produktif masyarakat.

Tercatat 19 rumah rusak berat, 9 rusak sedang, 33 rusak ringan, 13 rumah terendam dan 10 rumah berada dalam kondisi rawan. Sekitar 42 hektare sawah dan 15 hektare lahan kering terdampak, sementara lima ruas jalan dan dua jembatan mengalami kerusakan.

Penanganan kemudian dilakukan secara lintas sektor. Basarnas bergerak melakukan pencarian dan evakuasi.

BPBD menangani operasi kebencanaan, pembersihan, pendistribusian logistik, pendataan dan pengoperasian posko.

TNI dan Polri mendukung pengerahan personel, pengamanan serta pembersihan. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DLH, Satpol PP, Damkar dan PMI juga mengambil bagian sesuai tugas masing-masing.

Pembersihan kawasan membutuhkan pengerahan alat berat dalam jumlah besar.

Excavator, excavator breaker, dump truck, motor grader, wheel loader, backhoe loader, water tanker dan peralatan lainnya didatangkan dari BPBPK, BPJN, BWSS V, DPUPR, BNPB, TNI serta pihak swasta. Peralatan tersebut digunakan untuk membuka akses, membersihkan rumah, perkantoran, fasilitas umum dan kawasan sungai.

Perhatian pemerintah pusat dan provinsi juga terus mengalir. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat meninjau lokasi pada 22 September.

Menko PMK bersama Kepala BNPB datang pada 24 September. Sehari kemudian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pengungsian, RSUD Arosuka dan kawasan terdampak. Menteri Dalam Negeri kemudian datang pada 30 September, disusul Wakil Menteri Dalam Negeri pada 1 Oktober.

Namun, setelah lumpur disingkirkan, pekerjaan yang lebih besar justru menanti. Pemulihan rumah warga, lahan pertanian, jalan, jembatan dan fasilitas pemerintahan harus dilanjutkan. Pemerintah juga harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski sebagian gedung perkantoran mengalami kerusakan.

Badan Geologi Kementerian ESDM mendorong pembangunan sistem peringatan dini terpadu serta sabo dam untuk mengurangi risiko banjir bandang. Kompleks perkantoran Pemkab Solok juga perlu dievaluasi secara menyeluruh apabila berada pada jalur aliran utama atau zona pengendapan material.

Di titik inilah penanganan Arosuka memasuki tahap yang jauh lebih penting. Banyak bicara tidak akan mengangkat lumpur. Kata-kata tidak akan membuka jalan. Pernyataan tidak akan memperbaiki rumah warga. Yang dibutuhkan adalah kerja yang benar-benar hadir di lapangan.

Bencana Arosuka menunjukkan bahwa pemerintah diuji bukan ketika situasi normal, melainkan ketika keadaan berada dalam tekanan. Ketika kantor rusak, pelayanan harus tetap berjalan. Ketika akses terputus, jalan harus dibuka. Ketika warga kehilangan tempat tinggal, kebutuhan dasar harus dipenuhi.

Karena itu, pekerjaan tidak boleh berhenti pada berakhirnya masa tanggap darurat. Pemulihan harus dilanjutkan dengan rehabilitasi, rekonstruksi dan mitigasi yang lebih serius.

Arosuka memang harus bangkit. Tetapi kebangkitan itu tidak cukup hanya dengan slogan. Ia membutuhkan kerja bersama, keputusan yang cepat, koordinasi yang kuat dan keberpihakan nyata kepada masyarakat terdampak.

Sebab pada akhirnya, lumpur tidak pernah peduli pada banyaknya kata-kata. Yang mampu mengangkatnya adalah kerja nyata.

TIM MN45