Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan serta peningkatan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Zigo Rolanda menyerahkan bantuan untuk mendukung perbaikan jalan di Jorong Galagah sekaligus bantuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) bagi masyarakat setempat.
Wabup Candra menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang terus diperjuangkan Zigo Rolanda melalui Komisi V DPR RI untuk pembangunan di Kabupaten Solok dan wilayah Solok Raya.
Menurut Candra, dukungan tersebut tidak hanya mencakup pembangunan jalan dan penyediaan air bersih, tetapi juga penanganan infrastruktur sungai yang terdampak bencana.
“Sangat banyak program yang dibawa Pak Zigo Rolanda untuk Kabupaten Solok dan sekitarnya. Sebelumnya beliau juga telah turun ke daerah bencana di Kota Solok dan sejumlah titik di Kabupaten Solok bagian utara,” ujar Candra.
Ia menyebutkan, terdapat sekitar tujuh sungai yang mendapatkan dukungan penanganan. Di antaranya Batang Lembang dan Batang Gawan dengan nilai sekitar Rp180 miliar, serta Batang Muaro Pingai, Batang Bagang Paninggahan, Batang Saniang Baka dan Batang Iman dengan nilai sekitar Rp161 miliar.
“Totalnya sekitar Rp341 miliar untuk anggaran perbaikan sungai yang terdampak bencana yang diperjuangkan Pak Zigo Rolanda,” katanya.
Candra menilai keberadaan Komisi V DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur menjadi peluang penting bagi daerah untuk mempercepat pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia juga mengungkapkan kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Solok yang masih membutuhkan perhatian serius. Dari total sekitar 1.115 kilometer jalan kabupaten, sekitar 41 persen berada dalam kondisi rusak berat.
Kebutuhan anggaran untuk menangani jalan rusak berat tersebut diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun, sedangkan penanganan kerusakan ringan membutuhkan sekitar Rp400 miliar.
“Artinya, kita membutuhkan sekitar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Solok,” jelasnya.
Untuk tahun ini, Pemkab Solok mengalokasikan sekitar Rp86 miliar untuk sektor jalan dan irigasi. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempertahankan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan keuangan daerah, termasuk setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Candra menegaskan Pemkab Solok akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI agar berbagai program pembangunan dapat diarahkan ke Kabupaten Solok.
Zigo Pastikan Program Infrastruktur Terus Dikawal
Sementara itu, H. Zigo Rolanda menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembahasan dan finalisasi alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, termasuk berbagai usulan dari Kabupaten Solok.
Ia mencontohkan pembangunan ruas jalan di Kapujan yang masih menyisakan sekitar 5,3 kilometer jalan yang belum teraspal dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp43 miliar.
“Melihat waktu yang tersisa, kami terus melakukan exercise bersama kabupaten dan kota pengusul. Kita berharap berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas daerah dapat diperjuangkan,” ujar Zigo.
Terkait Pamsimas di Jorong Galagah, Zigo mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat. Program pemerintah yang awalnya hanya mengalokasikan sambungan untuk sekitar 35 rumah dapat diperluas hingga menjangkau sekitar 200 rumah melalui dukungan dan swadaya masyarakat.
“Artinya masyarakat sangat menginginkan pembangunan itu,” katanya.
Zigo juga menyampaikan pembangunan infrastruktur irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) telah terealisasi di sekitar 21 titik di Kabupaten Solok.
Kehadiran berbagai program pemerintah pusat tersebut dinilai semakin memperkuat program pembangunan daerah dan provinsi, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membuka akses wilayah, serta mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Mukhlis, S.H., Dt. Gampo Malangik, Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Golkar Indra Kartasasmita, Kasatker pelaksana yang mewakili Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Satker Pembangunan Strategis, perwakilan balai terkait, TPK Air Minum, tokoh masyarakat, niniak mamak, cadiak pandai, serta unsur masyarakat setempat.
Sumatera Barat Kabupaten Solok
TIMMN45
